Depok, rawas.com – Dalam acara Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Depok yang berlangsung di Aula Balai Kota Depok, berbagai tamu undangan yang hadir , membahas tantangan serta solusi dalam dunia pendidikan. Acara ini juga dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Nina Suzana ,perwakilan Kementerian Pendidikan Jawa Barat, Polri, TNI, Bappeda, organisasi pendidikan, dewan kesehatan, serta para guru dan tenaga pendidik.
Acara Renja ini menghadirkan tiga narasumber, salah satunya adalah anggota DPRD Kota Depok Komisi D, H. Igun Sumarno.
Dalam sambutannya Igun Sumarno menyoroti berbagai isu krusial terkait pendidikan di Depok, salah satunya adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap selama ini menjadi permasalahan bagi masyarakat.
Minat masyarakat terhadap sekolah negeri sangat tinggi, tetapi daya tampung yang terbatas menyebabkan banyak siswa tidak diterima di sekolah negeri. Akibatnya, mereka harus mencari alternatif di sekolah swasta, yang akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi siswa, ujar H Igun Sumarno.
Banyak orang tua kebingungan saat PPDB di mulai, karena dengan berbagai alasan , anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Yang mana akhirnya, mereka harus mencari sekolah swasta yang kualitasnya beragam,” ungkap H Igun.
Selain itu, ia juga menyoroti kualitas tenaga pendidik di Depok, yang masih menghadapi tantangan besar. Masih ditemukan guru yang mengajar mata pelajaran di luar bidang keahliannya, yang berdampak pada kualitas pembelajaran.
“Masih ada guru berlatar belakang ekonomi yang mengajar olahraga. Hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius, agar kedepannya kualitas pendidikan semakin baik,” tambah H Igun.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah rencana pendirian sekolah baru di Kota Depok. Yang mana membangun sekolah baru tidak hanya sebatas menambah jumlah gedung, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek tenaga pendidik yang memadai, fasilitas yang layak, serta lokasi sekolah yang strategis, jelas H Igun.
“Jika kita membuka sekolah baru, kita harus memastikan apakah ada tenaga pengajar yang kompeten. Jangan sampai sekolah berdiri, tetapi kekurangan guru berkualitas,” tegas H Igun.
Pentingnya reformasi birokrasi dalam dunia pendidikan, terutama terkait evaluasi kepala sekolah dan proses perizinan sekolah serta Sistem evaluasi yang terlalu birokratis dinilai dapat menghambat perkembangan sekolah dan akan membebani kepala sekolah dengan tugas administratif yang berlebihan, jelas H Igun.
Saya mengajak Seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di Depok, ujar H Igun Sumarno.
Dalam upaya meningkatkan kecintaan terhadap berbagai daerah di Indonesia, kegiatan study tour menjadi salah satu cara efektif bagi siswa untuk mengenal budaya, sejarah, dan keberagaman di berbagai wilayah. Study tour memberikan pengalaman langsung yang dapat memperkaya wawasan peserta didik.
Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat kendala yang dihadapi oleh orang tua siswa, terutama terkait biaya yang tinggi. Ada kasus di mana biaya study tour mencapai jutaan rupiah, yang memberatkan sebagian orang tua. Selain itu, kejadian kecelakaan dalam perjalanan menjadi perhatian serius yang harus diantisipasi dengan peraturan yang lebih jelas dan ketat.
Oleh karena itu, ada beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan dalam penyelenggaraan study tour, antara lain:
1. Penggunaan Anggaran Pendidikan
Pemerintah sudah memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang umumnya digunakan untuk keperluan fisik sekolah. Namun, perlu dipertimbangkan apakah anggaran ini juga bisa dialokasikan untuk mendukung kegiatan study tour agar tidak terlalu membebani orang tua.
2. Aturan yang Tidak Memberatkan
Study tour sebaiknya tidak menjadi kewajiban bagi semua siswa. Orang tua yang ingin anaknya ikut serta dapat menabung sejak awal, sementara yang tidak mampu atau tidak ingin ikut tidak boleh dipaksa atau diberi konsekuensi akademik.
3. Transparansi dan Keamanan
Sekolah harus menjelaskan rincian biaya study tour kepada orang tua secara transparan.
Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama, dengan memastikan transportasi yang aman dan berlisensi.
Orang tua harus diajak berdiskusi dalam perencanaan perjalanan agar mereka dapat memberikan masukan dan merasa lebih aman.
Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan sistem yang tidak memberatkan, study tour dapat menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi siswa tanpa menimbulkan beban berlebih bagi orang tua atau risiko yang tidak diantisipasi dengan baik…ucapnya
Pendidikan yang bermutu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan terbaik, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tutupnya.( Mila/ Leo )
