Depok , Rakyatwaspada.com
Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara , salah satunya lewat indeks Persepsi Korupsi ( IPK).
Tindakan korupsi juga mampu memindahkan Sumber Daya Publik ke tangan para koruptor , akibatnya uang Anggaran Pemerintah jadi lebih sedikit , ujung ujung nya rakyat miskin tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak , Pendidikan yang baik atau fasilitas kesehatan yang mencukupi.
Korupsi juga dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. tidak hanya merugikan negara, tapi korupsi juga menyengsarakan rakyat didalamnya..dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua.
Memberantas Korupsi adalah harga mati untuk Indonesia yang lebih baik dimasa depan, termasuk yang di dalamnya terjadi di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok , pasalnya anggaran Relise ,Advetorial tahun 2024 untuk media online / cetak sangat Fantastik dan tidak sesuai dengan yang di keluarkan oleh Dinas
Ketua LSM Bara Api Kota Depok , Leo Edward, SH mengatakan bahwa lembaganya telah melayangkan surat konfirmasi kepada Kadis Kominfo Kota Depok , atas anggaran untuk media yang dikeluarkan Diskominfo tahun 2024.
Anggaran Diskominfo Kota Depok Tahun 2024 yang di duga syarat KKN tersebut merupakan anggaran Pemberitaan Advetorial Media online lokal Rp 360.000.000,- per tahun , Relise Rp 90.000.000,- / tahun, Advetorial Media cetak lokal Rp 684.000.000,- / tahun, Advetorial Media online Nasional Rp 175.000.000,- / tahun, jelas Leo.
Padahal di kota Depok ,untuk media cetak lokal dan media online Nasional yang terbit hanya beberapa media saja dan temen temen media paling Hanya mendapatkan berita berupa Relise dari Diskominfo , ujar Leo.
Hasil investigasi yang kami dapat dari rekan rekan wartawan, Relise yang didapat paling 3 sampai 4 kali terbit pertahunnya dengan Anggaran Rp 500.000,- per media, itupun harus bergantian untuk mendapatkan relisenya, tambah Leo.
Sedangkan Untuk media yang terdaftar di Diskominfo Kota Depok ada sekitar 150 , itupun Masih banyak media Depok yang tidak terdaftar dan tidak pernah mendapatkan relise atau Advetorial sekalipun dari Diskominfo , tutur Leo.
Jadi dikeluarkannya jumlah anggaran untuk pemberitaan yang ada di SIRUP dengan jumlah media yang mendapatkannya, pasti akan terjadi Silva , ataupun di duga akan terjadi syarat KKN, tegas Leo.
Saya sangat berharap ,Lembaga KPK atau Kejaksaaan untuk segera memeriksa Diskominfo Kota Depok , Usut Tuntas semua Anggaran yang terselubung kegunaannya untuk apa, akan saya pelajari terlebih dahulu ,jelas Leo.( Mila )
